Sertifikasi Ahli K3 Umum merupakan bukti resmi bahwa seseorang telah memiliki keahlian di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di Indonesia, sertifikasi ini bisa diperoleh melalui dua lembaga utama: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Meskipun keduanya memberikan pengakuan di bidang yang sama, terdapat sejumlah perbedaan penting dalam proses, legalitas, dan fungsi sertifikasinya.
Sebelum menjelaskan lebih jauh, penting dicatat bahwa istilah “Ahli K3 Kemnaker” atau “Ahli K3 BNSP” sebenarnya tidak tercantum secara eksplisit dalam regulasi resmi. Dan dalam konteks ini, yang dibahas hanya sertifikasi Ahli K3 Umum, bukan yang bersifat spesialis.
1. Lembaga Penerbit Sertifikasi
-
BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 18 Ayat (5), bertugas menjamin kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).
-
Kemnaker RI merupakan lembaga kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sertifikasi AK3U dari Kemnaker diberikan oleh pejabat resmi yang ditunjuk, saat ini di bawah Direktorat Pengawasan Norma K3.
Walaupun BNSP berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi, untuk menjadi Ahli K3 yang secara resmi diakui dan dapat menjalankan fungsi K3 di instansi, penunjukan dari Kemnaker tetap diperlukan. Namun demikian, sertifikat BNSP tetap sah dan diakui oleh Kemnaker.
2. Dasar Hukum
Keduanya mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003, tetapi:
-
Kemnaker merujuk pada Permenaker No. 2 Tahun 1992 tentang prosedur penunjukan dan wewenang Ahli K3.
-
BNSP berdasarkan Kepmenakertrans No. Kep.42/Men/III/2008 yang mengatur penerapan SKKNI di sektor ketenagakerjaan bidang K3.
3. Syarat untuk Sertifikasi
Kemnaker:
-
Minimal lulusan Sarjana/D3 dengan pengalaman kerja tertentu.
-
Harus bekerja penuh waktu di instansi terkait.
-
Melalui seleksi ketat dan menyertakan berbagai dokumen resmi seperti surat sehat, SKCK, surat keterangan kerja, dsb.
BNSP:
-
Persyaratan lebih fleksibel dan dibagi berdasarkan jenjang (Operator, Teknisi, Ahli).
-
Pengalaman kerja bervariasi tergantung tingkat pendidikan.
-
Harus mengikuti uji kompetensi dan melampirkan dokumen pendukung seperti CV, foto, sertifikat pelatihan sebelumnya, dll.
a. Tingkat Operator
- Pendidikan Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 2 Tahun di bidang K3
- S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 5 Tahun di bidang K3
- S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 7 Tahun di bidang K3
- D3 pengalaman kerja 8 Tahun di bidang K3
- SLTA/SMK 10 Tahun di bidang K3
b. Tingkat Teknisi / Petugas
- Pendidikan Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 2 Tahun di bidang K3
- S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 5 Tahun di bidang K3
- S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 7 Tahun di bidang K3
- D3 pengalaman kerja 8 Tahun di bidang K3
- SLTA/SMK 10 Tahun di bidang K3
c. Ahli K3 Umum
- Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 5 Tahun di bidang K3
- S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 8 Tahun di bidang K3
- S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 10 Tahun di bidang K3
- SLTA tidak diizinkan
Sedangkan untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain:
4. Peran dan Fungsi
-
Ahli K3 Kemnaker ditunjuk secara resmi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap UU Keselamatan Kerja, berperan sebagai penasihat internal, dan menjabat sebagai sekretaris P2K3 dalam perusahaan.
-
Ahli K3 BNSP diakui secara individu atas kompetensinya, tanpa keterikatan langsung dengan kewenangan kelembagaan, meskipun bisa diakui jika telah bekerja dalam sebuah organisasi.
5. Kompetensi
-
Kemnaker menekankan penguasaan regulasi, kemampuan menilai risiko, serta pengawasan K3 di tempat kerja.
-
BNSP menilai tujuh aspek kompetensi utama seperti pemecahan masalah, penggunaan teknologi, kerja tim, dan komunikasi, sesuai dengan SKKNI.
6. Dokumen yang Diterima
-
Kemnaker memberikan tiga dokumen utama: lisensi K3, SK penunjukan, dan sertifikat pelatihan, ditambah pin dan lencana resmi.
-
BNSP hanya menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai unit kompetensi yang diujikan.
7. Durasi Pelatihan
-
Kemnaker: Pelatihan berlangsung 12 hari kerja.
-
BNSP: Pelatihan relatif singkat, hanya 4 hari untuk tiap tingkatan, termasuk ujian kompetensi.
8. Masa Berlaku dan Perpanjangan
Keduanya berlaku 3 tahun, namun:
-
Kemnaker: Cukup mengajukan perpanjangan lisensi dan SKP tanpa ujian ulang.
-
BNSP: Harus mengikuti ujian ulang untuk memperpanjang masa berlaku.
Kesimpulan: Pilih yang Mana?
Sertifikasi dari Kemnaker wajib jika ingin diangkat sebagai Ahli K3 di sebuah instansi resmi. Namun, memiliki sertifikasi BNSP juga penting untuk pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional. Idealnya, milikilah keduanya untuk memperkuat posisi Anda di dunia kerja dan meningkatkan daya saing profesional Anda dalam bidang K3.
